Keempat Kalinya DIY Menerima Predikat A

Tanggal Rilis :
Rabu, 14 Februari 2018
Penulis Artikel :
Humas
Fotografer :
Sis
Lokasi :
Hotel Tentrem Yogyakarta

Yogyakarta (13/02/2018) jogjaprov.go.id – Untuk keempat kalinya Daerah Istimewa Yogyakarta menerima predikat A dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP  di tahun 2017. Penyerahan Hasil Evaluasi  diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Dr. H Asman Abnur, MSi dan diterima oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X,  dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Regional Wilayah III Tahun 2017 pada Selasa (13/02) di Hotel Tentrem, Jl. AM Sangaji Yogyakarta.

Sebagai seorang pemimpin yang dibatasi oleh waktu, jabatan, tentunya tidak punya kesempatan yang panjang untuk memberikan manfaat. Demikian dikatakan oleh Menteri PAN dan RB RI.  Hanya saat kita diberikan mandat, kewenangan, kekuasaan itulah kita bisa berbuat untuk masyarakat banyak.

Perubahan itu akan cepat dan bisa berproses kalau pemimpinnya atau kepala daerahnya mempunyai komitmen yang tinggi. Seperti yang dihimbau oleh Presiden RI, Joko Widodo bahwa kita dituntut untuk bekerja, bekerja dan bekerja.

Di tahun 2018 ini Menpan dan RB menargetkan nilai evaluasi capaian SAKIP daerah yang muncul tidak boleh lagi C dan termasuk juga CC. Dan di tahun 2019 ditargetkan hasil nilai capaian evaluasinya minimal B.

Gubernur DIY dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa, hasil penilaian akuntabilitas ini semakin mampu meneguhkan komitmen kita bersama bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan adalah untuk mewujudkan  Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama.

Di akhir sambutannya Sultan memberikan nasehat berupa peribahasa dalam bahasa Jawa yang mempunyai filosofi dalam yaitu : “Urip iku Urup” yang mempunyai arti bahwa hidup itu terang atau menyala. Hal ini mengandung makna bahwa  dalam menjalani sesuatu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan, tentu akan lebih baik. Itulah dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat  tanpa diskriminasi, tandasnya.

Sementara itu dalam laporannya Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa birokrasi pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Masyarakat menuntut negara untuk hadir memberikan layanan yang terbaik.  Sementara sumber daya dengan anggaran yang dimiliki terbatas. Sehingga sudah menjadi kewajiban  instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Dikatakannya pula bahwa, penyampaikan SAKIP di Wilayah I di Batam, Wilayah II sudah diserahkan di Bali dan yang Wilayah III ini dilaksanakan di DIY.

Dalam kesempatan tersebut diselenggarakan pula dialog yang dipandu oleh Den Baguse Ngarso yang mengetengahkan tiga pembicara yaitu : Walikota Manado, Bupati Banggai dan Kepala BAPPEDA DIY.

Hadir dalam kesempatan tersebut : Gubernur se Sulawesi, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Deputi Bidang Reformasi, Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf  Ateh; Sekretaris Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Sekretaris Utama BPKP;  Sekretaris Utama BPPT; Wali Kota dan Bupati se Sulawesi; Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Para Guru Besar UI; Perwakilan dari PT Taspen, Setneg, Setkab, Setwapres; Kementrian Pariwisata; serta undangan. (teb)

 

HUMAS DIY

 

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN