KGPAA Paku Alam X MERESMIKAN PEMASANGAN TANDA BATAS dI NGLIPAR GUNUNG

Tanggal Rilis :
Kamis, 28 Desember 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Karna.S
Lokasi :
Halaman Balai Dusun Ngalihan, Desa Ngalihan,Kecamatan Nglipar, Kabupaten,Gunungkidul.

YOGYAKARTA.(27/12/2017)-jogjaprov.go.id- Penanaman Secara Simbolis Tanda Batas Bidang Tanah oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dalam rangka Gerakan Serentak Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Secara Massal dan Gerakan Penyiapan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),dilaksanakan di Nglipar, Gunung Kidul, Rabu (27/12)

Kepala Kanwil BPN DIY menyampaikan, bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap diawali di Kabupaten Gunung Kidul, artinya bahwa DIY tahun 2017  mendapatkan target  PTSL sebanyak 100.000 bidang, khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul sebesar 27.600 bidang. Pengerjaan PTSL Pada tahun 2016 hanya sebesar 30.0000 - 50.000, sesuai dengan kemampuan SDM yang ada, namun karena Presiden Jokowi  menginginkan bahwa pendaftaran tanah  harus selesai pada tahun 2025, maka setiap tahunnya harus diperluas. Pada tahun 2018 DIY mendapatkan target sebanyak 240.000 bidang, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan  78.750 bidang. Dan pada tahun 2019 DIY disebut sebagai Provinsi  pertama kali yang menjadi  Provinsi lengkap di Indonesia, sebab  2019 tersisa 200.000 bidang, yang akan segera diselesaikan.

Bupati Kabupaten Gunung Kidul Hj. Badingah, S.Sos. menyampaikan, bahwa pada tahun 2023 tanah di Kabupaten Gunung Kidul  telah tersertifikat semua. Dan berharap kepada masyarakat yang telah mempunyai sertifikat  untuk mengembangkan usaha ekonominya serta  tidak cepat menjual  tanah dan rumah walaupun telah bersertifikat ujar Badingah.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam  X  mengingatkan kepada para pemilik tanah untuk senantiasa memelihara batas tanah. Tujuannya supaya tidak terjadi perselisihan atau sengketa,maka adanya kepastian hukum pemilikkan tanah selalu diawali dengan kepastian hukum letak batas.

Di Indonesia hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran tanah salah satu hal yang paling penting adalah proses pengukuran tanah. Sebelum proses pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanda batas telah terpasang pada setiap sudut bidang tanah yang akan diukur. Pemegang atau pemilik tanah memiliki kewajiban memasang dan memelihara tanda batas sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

KGPAA Paku Alam X juga menegaskan bahwa kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan.Wakil Gubernur DIY Paku Alam X selain Penanaman Pathok tanda batas kepemilikan hak atas tanah dalam kesempatan itu juga menyerahkan  Sertefikat tanas sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah / kepastian hukum kepemilikan tanah secara simbolis kepada 6 warga Nglipar.(put)

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN