Pemda Sumbar Kunker Ke Pemda DIY

Tanggal Rilis :
Rabu, 20 September 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Nasuha
Lokasi :
Gedung Indische KepatihanYogyakarta

YOGYAKARTA. (20/09/2017).Jogjaprov.go.id- Menanggapi dikeluarkannya peraturan dari Kementrian Dalam Negeri mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, Biro Hukum dan Biro Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan studi banding terhadap Pemerintah Daerah Provinsi DIY pada (19/9) yang berlokasi di gedung Indishce, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Rombongan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah sembilan orang ini dipimpin oleh Sujawadi selaku Kepala Biro Hukum Setda Sumatra Barat dan disambut oleh Biro Umum dan Protokol Pemda DIY. Festika Andayani mengatakan bahwa mereka terpesona terhadap sambutan dari Pemda DIY. Biro Umum dan Protokol DIY bersama dengan Biro Umum serta Biro Hukum Setda Sumbar melakukan diskusi dan tukar pikiran menanggapi peraturan Kemendagri tersebut. Selain diskusi, kegiatan kali ini juga merupakan agenda studi banding yang dilakukan oleh Setda Sumbar terhadap Pemda DIY.

Topik yang dibahas dalam diskusi tersebut mengenai pengelolaan keuangan daerah yang mana akan ada perubahan terkait dengan kebijakan transaksi non tunai. Sosialisasi mengenai kebijakan transaksi non tunai sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY namun untuk pelatihan terkait transaksi non tunai belum dilakukan.

 Transaksi non tunai sendiri sudah diberlakukan oleh Pemda DIY sejak tanggal 1 September 2017 sebagai langkah awal penyesuaian kebijakan tersebut sebelum diresmikannya kebijakan tersebut pada 1 Oktober 2017 nanti. Namun Pemda DIY masih merasakan adanya kesulitan terhadap kebijakan tersebut seperti biaya administrasi beda bank. (dasn/dra)

TIM HUMAS DIY.

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN