Refleksi 5 Tahun Ke Istimewaan DIY

Tanggal Rilis :
Selasa, 12 Desember 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
alh
Lokasi :
Inna Malioboro

 

YOGYAKARTA. (12/12/2017) -jogjaprov.go.id- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir pada acara Refleksi 5 tahun Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada (12/12) di ruang Borobudur Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. 

Laporan penyelenggarakan pelaksanaan oleh Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si menyampaikan, tentu sebuah tanggung jawab yang besar dan tersimpan untuk memberi makna dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan nilai-nilai Keistimewaan agar tetap terjaga dan besar. Artinya, bahwa dengan mewujudkan dana Keistimewaan yang telah dialokasikan selama 5 tahun sejak tahun 2012-2017 harus memberi manfaat bagi pembangunan daerah terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Keistimewaan dialokasikan bertujuan untuk mewujudkan pasal 5 dari Undang-Undang Keistimewaan.   

Asisten Keistimewaan, Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec menyampaikan, paparan mengenai arah kebijakan strategis urusan keistimewaan 2018-2022. Keistimewaan sendiri mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka tunggal ika-an, dan melembagakan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta dalam konteks kekayaan Nasional. 

Gubernur DIY, dalam menanggapi diskusi interaktif dengan narasumber Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri dan Drs. Susilo Nugroho menyampaikan, dana keistimewaan itu adalah bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pengembangan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga berpesan jangan lagi ada PNS khususnya pimpinan-pimpinan eselon 2 yang mengatakan bahwa  keistimewaan menambahi beban pekerjaan, karena merupakan suatu komitmen yang sangat penting dan kita harus mengubah paradigma. Dengan demikian bagi tingkat 1 memang betul keistimewaan itu adalah di tingkat 1, tapi kami tidak bisa menentukan partisipasi kabupaten kota sebagi dasar yang punya masyarakat itu ada dikabupaten kota bukan di provinsi jadi aplikasinya dikabupaten kota. Jadi harapan saya marilah bagaimana kita mendapatkan dana keistimewaan itu kita manfaatkan sebesaar-besarnya untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat. (san)

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN