Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY Tahun 2016 Kategori BAIK

Tanggal Rilis :
Selasa, 05 Desember 2017
Penulis Artikel :
Humas
Fotografer :
Hafi, Kemendagri
Lokasi :
Jakarta

JAKARTA (05/12/2017) - Di bulan penutup tahun 2017, atas keberhasilannya dalam mencapai Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2016 dengan kategori ’BAIK’ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dan diterima oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X hari Selasa 5 Desember 2017 di Hotel Kartika Chandra Jakarta.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Indeks Demokrasi Indonesia DIY tahun 2016 mencapai angka 85,58 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI DIY tahun 2015 yang sebesar 83,19. Capaian kinerja demokrasi DIY tetap berada pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 0,41 poin (dari 90,41 menjadi 90,00), (2) Hak-Hak Politik yang naik 3,61 poin (dari 77,98 menjadi 81,59), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 3,99 poin (dari 82,38 menjadi 86,37). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, tingkat demokrasi tersebut tetap berada dalam kategori “baik”.

Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitive terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja (brs917).

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN