Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015

Senin, 29 Juni 2015

Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 252/Kep/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

SK Gubernur DIY Nomor 252/Kep/2014 UMP DIY 2015 - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2015 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 252/Kep/2014 menengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hasil keputusan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2015 esok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Drs Sigit Sapto Raharjo MM mengatakan, Gubernur telah berjanji untuk menetapkan UMK 2015 Senin (27/10/14). SK telah ditandatangani sehingga sosialisasi dapat diberikan kepada kabupaten/kota secepatnya.

“Kenaikan UMP DIY 2015 yang diajukan naik berkisar 3 hingga 11 persen. UMK yang mengalami kenaikan tertinggi yakni Kota Yogyakarta dan yang paling terendah Gunungkidul”, ujar Sigit, Senin (27/10/14).

Besaran UMP DIY 2015 sebagai berikut:

NO.

KABUPATEN / KOTA

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

1.

Kota Yogyakarta

Rp. 1.302.500,-

2.

Bantul

Rp. 1.163.800,-

3.

Sleman

Rp. 1.200.000,-

4.

Kulon Progo

Rp. 1.138.000,-

5.

Gunung Kidul

Rp. 1.108.249,-


Keputusan akhir dari Gubernur DIY tidak merubah usulan yang diberikan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY. Disnarkertrans DIY selanjutnya diwajibkan memberikan sosalisasi kepada masing-masing kabupaten/kota.

sumber : http://jogjaportal.com/ump-2015-diy-telah-di-tetapkan-berikut-hasilnya/1947/

Download Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 252/Kep/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN